AKARMERDEKA, JAKARTA – Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka membawa tiga tuntutan yang disebut sebagai “Tritura” atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Penggunaan istilah Tritura bukan tanpa alasan. Istilah itu mengingatkan pada gerakan mahasiswa tahun 1966 yang menjadi simbol perlawanan terhadap krisis politik dan pemerintahan saat itu. Kini, mahasiswa Trisakti menilai Indonesia kembali menghadapi persoalan serius yang membutuhkan respons politik yang nyata.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa Trisakti, Arief Rizquna, menegaskan aksi tersebut bukan gerakan spontan yang lahir dari euforia sesaat. Menurutnya, demonstrasi merupakan hasil konsolidasi panjang yang dilakukan mahasiswa setelah melihat berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Baca Juga: Polemik BEM Bersatu, Ganjar: Jawab Kritik dengan Data, Bukan Pelabelan Politik
“Aksi ini bukan aksi reaksioner. Kami melakukan konsolidasi, inventarisasi isu, dan mengakumulasi keresahan mahasiswa hingga akhirnya menjadi gerakan hari ini,” kata Arief di kawasan Monumen Tragedi 12 Mei sebelum aksi berlangsung.
Dari hasil konsolidasi tersebut, mahasiswa Trisakti merumuskan tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai Tritura.
Isi Tritura yang disampaikan mahasiswa
Tuntutan pertama adalah pemulihan ekonomi dan politik secara nasional.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat belum menunjukkan perbaikan signifikan. Di sisi lain, berbagai polemik politik yang terus bermunculan dinilai memperburuk kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Tuntutan kedua adalah memberantas inkompetensi pejabat negara.
Poin ini menjadi kritik langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Mahasiswa menilai berbagai kebijakan yang menuai kontroversi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan kapasitas dan kompetensi para pengambil keputusan di tingkat negara.
Sementara tuntutan ketiga adalah mengembalikan supremasi sipil.
Isu ini menjadi salah satu sorotan utama gerakan mahasiswa dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kelompok mahasiswa menilai terdapat kecenderungan menguatnya peran aparat dan aktor non-sipil dalam ruang-ruang yang semestinya berada di bawah kontrol sipil.
Bagi mahasiswa, supremasi sipil merupakan prinsip dasar demokrasi yang tidak boleh mengalami kemunduran.
Arief menyebut sekitar 600 hingga 700 mahasiswa telah menyatakan bergabung dalam aksi tersebut. Massa bergerak dari Kampus Trisakti menuju kompleks DPR/MPR RI dengan membawa berbagai atribut dan tuntutan yang telah disepakati dalam forum konsolidasi sebelumnya.
Baca Juga: Budiman Bela Mati-matian MBG: Hentikan Program Salahi UU, Langgar Janji Presiden
Namun aksi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa Trisakti. Setibanya di depan gerbang DPR, mereka akan bergabung dengan sejumlah mahasiswa dari kampus lain yang juga berencana menggelar demonstrasi pada hari yang sama.
Beberapa kampus yang disebut turut bergabung antara lain mahasiswa yang tergabung dalam BEM Jakarta Barat, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Dian Nusantara.
Kemunculan kembali istilah Tritura menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa melihat persoalan yang dihadapi saat ini bukan lagi sekadar masalah teknis pemerintahan, melainkan menyangkut arah pengelolaan negara secara keseluruhan.
Ketika isu ekonomi, kualitas pejabat publik, dan supremasi sipil disatukan dalam satu paket tuntutan, pesan yang ingin disampaikan mahasiswa cukup jelas: ada ketidakpuasan yang semakin besar terhadap cara negara merespons berbagai persoalan publik.
Apakah tuntutan tersebut akan mendapat respons substantif dari pemerintah dan parlemen, atau kembali berakhir sebagai deretan aspirasi yang hanya didengar dari balik pagar DPR, menjadi pertanyaan yang kembali mengemuka di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang terus meluas dalam beberapa pekan terakhir. (*)
