AKARMERDEKA, JAKARTA – Anggaran besar belum tentu otomatis bikin masyarakat makin sehat. Karena itu, DPR meminta cara pandang terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai digeser, dari sekadar membayar biaya pengobatan menjadi investasi untuk mencegah orang jatuh sakit.
Anggota Komisi IX DPR Sihar P.H. Sitorus menilai persoalan kesehatan nasional tidak bisa cuma dihitung dari besarnya anggaran atau seberapa besar klaim BPJS Kesehatan. Ada banyak mata rantai yang ikut menentukan, mulai dari rumah sakit, tenaga medis, layanan primer, sampai upaya deteksi penyakit sejak dini.
Menurut Sihar, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang digelontorkan untuk sektor kesehatan benar-benar menghasilkan manfaat yang terasa bagi masyarakat. Ia menyebut pendekatan ini sebagai bagian penting dari health economics.
“Berapa besar anggaran kesehatan dan biaya yang harus dibayar. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar menghasilkan kesehatan?” kata Sihar kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).
Belanja Kesehatan Tembus Rp639,9 Triliun
Sihar mengutip data Indonesia Health Accounts 2024 yang mencatat total belanja kesehatan Indonesia mencapai Rp639,9 triliun atau sekitar 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dari angka tersebut, pembiayaan publik menyumbang sekitar 58,5 persen. Sementara pengeluaran langsung masyarakat dari kantong sendiri atau out-of-pocket spending masih mencapai 28,3 persen.
Di sisi lain, tekanan terhadap pembiayaan JKN juga makin terasa. Pada pertengahan 2026, klaim BPJS Kesehatan disebut sudah mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan, dengan potensi defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
Kondisi tersebut, menurut Sihar, tidak seharusnya selalu dijawab dengan menambah anggaran. Yang lebih penting adalah membenahi pola pembiayaan agar penyakit bisa dicegah sebelum membutuhkan biaya pengobatan besar.
Jangan Cuma Bayar Saat Orang Sakit
Sihar mendorong perubahan pendekatan dari paying for sickness atau membayar ketika orang sudah sakit, menjadi pembiayaan yang lebih kuat untuk menjaga masyarakat tetap sehat.
“Setiap ada tekanan JKN, mencari tambahan uang, jangan seperti itu. Kita harus tahu penyakit apa yang paling banyak menyerap biaya,” ujarnya.
Ia menilai anggaran kesehatan perlu diperkuat dari sektor hulu. Pelayanan primer, skrining kesehatan, deteksi dini, hingga penanganan penyakit kronis harus mendapat perhatian lebih serius.
Sihar mencontohkan hipertensi dan diabetes. Dua penyakit tersebut bisa menjadi jauh lebih mahal penanganannya jika terlambat diketahui dan kemudian berkembang menjadi stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal.
Karena itu, penguatan Puskesmas, pemeriksaan kesehatan rutin, serta sistem rujukan dinilai perlu dibuat dalam satu rantai pembiayaan yang saling terhubung.
BPJS Diminta Lebih Strategis
Politikus PDIP itu juga meminta BPJS Kesehatan tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang membayar tagihan layanan kesehatan. Menurutnya, BPJS perlu menjalankan strategi pembelian layanan atau strategic purchasing.
Dengan pola tersebut, pembayaran kepada fasilitas kesehatan bisa dirancang bukan cuma berdasarkan layanan yang diberikan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan pencegahan penyakit.
“Penggunaan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment) juga perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas biaya pada pembiayaan obat dan teknologi medis baru,” kata Sihar.
Dengan begitu, pembiayaan JKN diharapkan tidak terus berkutat pada persoalan membayar klaim. Ujungnya, sistem kesehatan nasional diharapkan bisa lebih banyak bekerja di depan: mencegah penyakit, menemukan masalah lebih cepat, dan mengurangi biaya pengobatan yang membengkak di kemudian hari. (*)
