AKARMERDEKA, JAKARTA – Fenomena pagar setinggi hampir dua meter yang mendadak bermunculan di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta terus menuai sorotan. Di tengah ramainya spekulasi publik yang mengaitkan pemasangan pagar dengan antisipasi aksi demonstrasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru melontarkan kritik halus.
Menurut Pramono, wajah ibu kota tidak semestinya dipenuhi tembok-tembok tinggi. Jakarta, kata dia, jauh lebih membutuhkan ruang hijau daripada pagar pembatas yang memberi kesan tertutup.
“Saya berpikir pagarnya itu nggak perlu tinggi-tinggi. Yang penting pohonnya yang banyak, lebih hijau. Antara satu dengan yang bersebelahan juga mungkin lebih baik dibuka,” ujarnya, kemarin.
Baca Juga: Rumah Febrie Digeledah, Dokumen TPPU Diboyong Penyidik
Pernyataan itu muncul setelah pagar tinggi di depan Mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan, memicu berbagai dugaan di media sosial. Tak sedikit warganet yang mengaitkannya dengan isu antisipasi demonstrasi besar pada Agustus 2026.
Pramono mengaku memahami jika pemasangan pagar didorong kekhawatiran tertentu. Namun, ia menegaskan pagar tersebut tidak seharusnya menjadi wajah permanen Jakarta.
“Mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta pagar-pagar itu dilepas kembali,” tegas politikus PDIP tersebut.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, pihak pengelola Mal Kota Kasablanka membantah keras bahwa pemasangan pagar berkaitan dengan isu keamanan maupun potensi demonstrasi.
Petugas keamanan menjelaskan, pagar dipasang sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan Kokas 2, bukan untuk mengantisipasi aksi massa.
Penjelasan serupa disampaikan Direktur Marketing Pakuwon Group sekaligus Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Sutandi Purnomosidi.
Baca Juga: Ganjar Tegaskan PDIP Tetap di Luar Pemerintahan
Menurutnya, pagar dibangun murni demi alasan keselamatan karena area depan mal yang terbuka membuat banyak pejalan kaki menyeberang sembarangan.
“Awalnya karena area mal sangat terbuka. Banyak orang masuk dan menyeberang sembarangan, itu justru membahayakan mereka sendiri,” jelas Sutandi.
Ia menegaskan tidak ada kaitan antara pemasangan pagar dengan isu politik maupun ancaman keamanan.
Respons polisi
Polda Metro Jaya ikut merespons polemik tersebut. Polisi meminta masyarakat tidak mudah mempercayai atau menyebarkan narasi yang belum terbukti kebenarannya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi yang justru memicu keresahan.
“Kami mengimbau masyarakat bijak menyampaikan informasi, jangan membuat kegaduhan ataupun opini publik yang menimbulkan kekhawatiran,” ujarnya.
Belakangan, pagar dengan model serupa juga terlihat di beberapa pusat perbelanjaan milik Pakuwon Group di Jakarta maupun Surabaya.
Meski pengelola menyebut alasan utamanya adalah keselamatan pengunjung, kemunculan pagar-pagar tinggi itu telanjur memantik pertanyaan publik: apakah kota ini sedang membangun ruang yang lebih aman, atau justru ruang yang semakin tertutup? (*)
