AKARMERDEKA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai masih menghadapi tantangan besar untuk benar-benar menguasai seluruh instrumen penting pemerintahan. Meski kewenangan sebagai kepala negara sudah berada di tangannya, konsolidasi politik disebut belum sepenuhnya rampung.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai ukuran paling mudah untuk membaca kekuatan politik Prabowo adalah dari susunan pejabat di sektor strategis. Menurutnya, sejumlah posisi kunci masih ditempati figur yang berasal dari pemerintahan sebelumnya.
Sorotan itu mengarah pada jabatan Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung. Amir berpendapat, pergantian di tiga kursi tersebut bakal menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo benar-benar memegang kendali penuh atas pemerintahannya.
“Kalau posisi-posisi strategis itu mulai diisi sosok pilihan Presiden sendiri, publik akan melihat arah konsolidasi kekuasaan yang lebih jelas,” ujarnya, Senin (3/8).
Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial, kemenangan di pemilu memang memberikan legitimasi konstitusional kepada presiden. Namun, di lapangan, efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan di atas kertas.
Menurut Amir, kemampuan menggerakkan birokrasi, aparat keamanan, hingga lembaga penegak hukum menjadi faktor penting agar agenda pemerintahan bisa berjalan tanpa hambatan.
Karena itu, kekuasaan formal belum tentu langsung berbanding lurus dengan kekuatan politik yang sesungguhnya. Seorang presiden tetap membutuhkan dukungan kelembagaan yang solid agar setiap kebijakan dapat dieksekusi secara maksimal.
Amir juga menilai persepsi publik ikut memainkan peran besar. Selama pejabat-pejabat strategis masih dianggap memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya, ruang gerak politik Prabowo dinilai belum sepenuhnya bebas.
Ia menambahkan, isu yang berkembang mengenai masih kuatnya pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap pemerintahan sekarang juga menjadi perhatian. Persepsi semacam itu, kata dia, perlu dijawab melalui langkah politik yang tegas.
Menurut Amir, keputusan melakukan penyegaran di jabatan strategis bisa menjadi salah satu cara menunjukkan independensi Presiden dalam menentukan arah pemerintahannya sendiri.
Meski demikian, seluruh keputusan terkait pergantian pejabat tinggi tetap berada di tangan Presiden. Waktu dan momentum pergantian dinilai akan menjadi penentu apakah konsolidasi kekuasaan Prabowo benar-benar memasuki babak baru. (*)
